Muaro Jambi - DPRD Kabupaten Muaro Jambi melakukan kunjungan ke Kabupaten Musirawas Utara. Dalam satu rangkaian agenda padat, rombongan memusatkan perhatian pada satu isu krusial: bagaimana sistem pembayaran non tunai dijalankan dalam tata kelola keuangan daerah.
Kunjungan ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Musirawas Utara bukan sekadar silaturahmi antar-daerah. Diskusi berlangsung teknis. Para anggota dewan menggali mekanisme transaksi berbasis digital, alur pencairan anggaran, hingga sistem pengawasan internal yang menopang kebijakan non tunai tersebut.
Di tengah tuntutan transparansi anggaran yang kian tinggi, sistem non tunai menjadi indikator komitmen pemerintah daerah dalam menutup celah penyimpangan. Setiap transaksi yang tercatat secara elektronik mempersempit ruang negosiasi gelap setidaknya di atas kertas.
Pertanyaan yang mengemuka bukan lagi “apakah perlu”, melainkan “seberapa efektif” penerapannya. DPRD Muaro Jambi mencoba membaca praktik di Musirawas Utara sebagai cermin: apa yang bisa direplikasi, dan tantangan apa yang perlu diantisipasi jika sistem serupa diperkuat di daerahnya.
Dalam forum itu, isu pengawasan tak luput dibahas. Sistem digital tanpa kontrol yang disiplin hanya akan menjadi formalitas administratif. Karena itu, pembahasan mengarah pada integrasi antara regulasi, pengawasan internal, dan komitmen aparatur.
Sehari diskusi mungkin terdengar singkat. Namun substansinya menyentuh jantung tata kelola keuangan daerah. Transparansi bukan lagi jargon, melainkan tuntutan publik yang terus menguat.
0 Komentar